Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dasar hukum atas timbulnya bpk diatur dalam perubahan ketiga undangundang dasar 1945 bab viii a. Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan. Inventarisasi terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan keuangan negara penelaahan terhadap sumbersumber, pertanggungjawaban. Bagaimanakah ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Bank operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh. Kesempatan hari ini, dika mau share per3pb2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuaan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.
Berikut ini adalah berkas peraturan pemerintah pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat pnbp. Per3pb2014 petunjuk pembukuan, dan pertanggungjawaban. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Undangundang peraturan pemerintah a undangundang uu no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara uu no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara uu no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara uu no 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak uu no 33 tahun 2004. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
Peraturan daerah kota bekasi nomor 16 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota bekasi nomor 4 tahun 2007 tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah. Peraturan kapolri nomor 04 tahun 2014 tentang perubahan atas. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang ditandatangani menteri dalam negeri thahjo kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya permendagri nomor 20 tahun 2018 pada tanggal 8 mei 2018 oleh dirjen pp kemenkumham widodo. Kesempatan hari ini, dika mau share per3pb2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuaan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban. Daftar peraturan pada tingkat daerah pemerintah kota bekasi. Kumpulan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dipercayakan rakyat, pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai alat pertanggung jawaban. Peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas jika belum terdapat peraturan rektor. Tim pusdiklat pengembangan sumber daya, materi pokok pengelolaan keuangan negara, bppk depkeu, 2009. Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 22 tahun 2011 tentang administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, menimbang. Dalam ketentuan tersebut, baik presiden maupun kepala daerah gubernurbupati walikota diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan apbnapbd kepada dprdprd berupa laporan keuangan.
Belum terdapat komentar pada peraturan kapolri nomor 04 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 22 tahun 2011 tentang administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan kepolisian negara republik indonesia, silahkan berikan komentar pertama. Menurut pasal 23 ayat 1 undangundang dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn yang ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 55 ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 56 ayat 3 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan pemerintah pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban bendahara, yang selanjutnya disingkat. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang mekanisme pengelolaan hibah. Pertanggungjawaban keuangan negara andichairilfurqan.
Bantuan keuangan kepada parpol pp nomor 1 tahun 2018. Perbendaharaan negara di indonesia dilaksanakan berdasarkan undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan. Peraturan kapolri nomor 04 tahun 2014 tentang perubahan. Peraturan keuangan negaradaerah fakultas hukum unsrat. Dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pengertian keuangan negara menurut peraturan perundangan keuangan negara, jika dilihat dari sisi teori, bisa mengandung beberapa pengertian, tetapi pengertian yang diuraikan dalam bahan ajar ini dibatasi pada pengertianpengertian seperti diatur dalam peraturan perundangan di bidang keuangan negara. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. Transport luar kota tiket, boarding jika menggunakan. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam apbn dan apbd perbendaharaan negara di indonesia.
Peraturan menteri keuangan nomor 46 tahun 2006 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan. Pengertian keuangan negara menurut peraturan perundangan. Per51pb2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara lembaga tata cara penyusunan laporan keuangan kl halaman iii. Peraturan mengenai perjalanan dinas mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor 1pmk. Khususnya pada pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbnapbd, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daearh lembaran negara republik indonesia tahun. Pendahuluan menurut mustopadidjaja 2003, pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran, setelah perencanaan dan pelaksanaan. Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pp nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Referensi ketentuan hukum uud 1945 bab viiiviiia tentang hal keuangan dan badan pemeriksa keuangan uu no. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia. Peraturan menteri keuangan nomor 46 tahun 2006 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah ii. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan. Dalam rangka tertib administrasi atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan skpd, blud puskesmas dan rsud kelas d pemerintah kota. Uud 1945 bab viiiviiia tentang hal keuangan dan badan pemeriksa keuangan uu no. Dengan dianutnya asasasas umum tersebut di dalam undangundang tentang keuangan negara, pelaksanaan undangundang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia. Dalam ketentuan tersebut, baik presiden maupun kepala daerah gubernurbupati walikota diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan apbnapbd kepada dprdprd berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh bpk selambatlambatnya 6 bulan setelah. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang ditandatangani menteri dalam negeri thahjo kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya permendagri nomor 20 tahun 2018 pada tanggal. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan.
Pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 18, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4972 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan. Ayat 1 pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Perbendaharaan negara, telah ditetapkan peraturan menteri keuangan nomor 168pmk. Peraturan pelaksanaan dari pp ini harus ditetapkan paling lambat 2 dua tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan.